Penetapan UMP melalui formula yang ditentukan oleh Permenaker bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan perusahaan.
Namun, suara-suara kritis muncul, mempertanyakan apakah formula tersebut cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan realitas di lapangan.
Dengan kenaikan ini, pekerja di Jakarta diharapkan dapat memiliki daya beli yang lebih baik.
Namun, beberapa kelompok pekerja mengingatkan bahwa peningkatan UMP seharusnya juga diiringi dengan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan di lapangan.
Baca Juga: Hari Antikorupsi Sedunia, Momen Elite Politik Membuktikan Integritas dan Keberanian Melawan Korupsi
“Tidak jarang perusahaan tidak mematuhi aturan UMP, sehingga pekerja tidak menerima hak mereka sepenuhnya,” ujar salah satu aktivis buruh.
Ke depan, diharapkan kenaikan UMP mampu memberikan manfaat nyata bagi pekerja tanpa membebani pengusaha secara berlebihan.
Pemerintah juga diharapkan terus mengevaluasi formula penetapan upah untuk memastikan kesejahteraan pekerja di Jakarta dan sekitarnya.
Dengan UMP 2025 yang telah ditetapkan, saatnya semua pihak bekerja sama agar keputusan ini benar-benar berdampak positif bagi kehidupan pekerja.***
Artikel Terkait
Kritik Buruh terhadap Kebijakan Pemotongan Gaji untuk Tapera, Beban Baru di Tengah Upah yang Stagnan
Aksi Buruh di Patung Kuda, 1.304 Personel Gabungan Siap Amankan Unjuk Rasa Terkait Omnibus Law dan Upah Murah
Ribuan Pekerja Samsung Electronics Mogok Kerja di Korsel, Tuntut Kenaikan Upah dan Tunjangan
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, Periksa 3 Saksi Terkait Upah Pungut, Temukan Uang, Masih dalam Perhitungan
Ribuan Buruh Tuntut Kenaikan Upah, Polisi Kerahkan 1.270 Personel di Kawasan Patung Kuda