DPD RI Bakal Panggil Para Menteri Terkait Polemik Pengembangan PSN PIK 2 yang Banyak Ditentang

HUKAMANEWS - Usai Presiden Prabowo menyatakan akan meninjau ulang Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2, kini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan memanggil menteri.

Pemanggilan menteri terkait untuk membicarakan mengenai polemik pembangunan PSN di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Banten.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai usai meninjau langsung lokasi PSN di PIK 2 di Tangerang, Banten, Sabtu, mengatakan bahwa pemanggilan itu akan dilaksanakan usai pihaknya menggelar rapat internal guna membahas hasil peninjauan yang dilakukan.

"Hari Senin (9/12) kami rapat internal dengan tim yang dari (proyek food estate) Merauke. Kemudian, kami simpulkan, kami rilis. Kemudian, akan kami panggil," kata Yorrys.

Terkait siapa saja menteri yang akan dipanggil, ia mengatakan bahwa semua menteri yang terlibat di dalamnya akan dimintai keterangan.

Baca Juga: Gus Miftah Utusan Khusus Presiden dan Deretan Kontroversi yang Hebohkan Jagat Maya

Mulai dari Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

"Kami akan mengundang teman-teman yang terkait. Kemudian, mereka akan menjelaskan kenapa (penyebab) ini, apa dampak-dampak yang mereka antisipasi," ucapnya.

Adapun pada Sabtu ini, anggota DPD RI meninjau langsung lokasi PSN di PIK 2 yang diberi nama Tropical Coastland.

Dalam pertemuan itu, DPD RI telah mendengar secara langsung pemaparan dari pihak-pihak terkait, yaitu perwakilan pihak pengembang Agung Sedayu Group, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya, dan salah satu warga yang menjadi penggarap lahan PSN.

Yorrys mengatakan terdapat perbedaan penafsiran antara proyek PIK 2 dan PSN.

Baca Juga: Inilah Wajah Asli Erdogan yang Memiliki Kepribadian Ganda, Salah Satu Dalang Krisis di Suriah yang Bermuka Manis dengan Israel dan Sekutunya

PIK 2 merupakan proyek bisnis, sedangkan untuk PSN, Agung Sedayu Group dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola kawasan mangrove milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang terabrasi.

Lokasi PSN tersebut, kata dia, akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata sembari mengembalikan fungsi hijau.