Belasan Ribu Mata Awasi Politik Uang di Pilkada Jakarta 2024, Siap-Siap Terciduk Bawaslu Kalau Main Curang

HUKAMANEWS – Menjelang masa tenang Pilkada Jakarta 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta melakukan langkah besar untuk memastikan pesta demokrasi berjalan jujur dan adil.

Sebanyak 14.835 pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga jajaran Bawaslu provinsi siap siaga mengawasi potensi terjadinya politik uang yang kerap menjadi isu krusial di setiap perhelatan pemilu.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha, menyerukan kepada seluruh jajaran Bawaslu, termasuk pengawas TPS, untuk membuka mata dan telinga selama masa tenang ini.

Baca Juga: AMOLED vs OLED: Mana yang Lebih Canggih? Ini Rahasia Teknologi Layar Smartphone, Tablet, hingga Smartwatc yang Wajib Diketahui Sebelum Membeli!

"Saya minta semua jajaran segera menyampaikan laporan jika menemukan pelanggaran Pilkada, khususnya politik uang," tegas Munandar pada Minggu (24/11/2024).

Pasukan Pengawas Diterjunkan Hingga Tingkat TPS

Menurut Munandar, Bawaslu DKI Jakarta mengerahkan ribuan petugas pengawas yang tersebar di berbagai tingkatan. Jumlahnya meliputi:

- 14.835 pengawas TPS,
- 297 Panwas Kelurahan,
- 132 Panwas Kecamatan,
- 28 pengawas di tingkat Kabupaten/Kota,
- 7 petugas di Bawaslu Provinsi.

Baca Juga: Lokataru Ungkap Skandal Pilkada Papua 2024, ASN Tak Netral, Pejabat 'Main Belakang', hingga Dukungan Terselubung dari Pusat Terbongkar!

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses distribusi logistik pemilu hingga penghitungan suara berlangsung sesuai aturan.

Munandar berharap langkah pengawasan ketat ini mampu menciptakan pemilu yang transparan dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar menjadi pilihan sah warga Jakarta.

"Kita ingin memastikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang terpilih nanti merupakan pilihan warga yang legitimate," tambahnya.

Baca Juga: Dukung Habis-habisan RIDO, Jokowi Terkejut Hasil Survey Pramono Rano Paling Tinggi dan Bisa Menang Satu Putaran

Peran Aktif Masyarakat: Laporkan Pelanggaran Politik Uang!

Bawaslu DKI Jakarta juga membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran politik uang.