Meski Berstatus Orangtua Kandung Jika Ambil Anak Secara Paksa Terancam Hukuman Pidana

Berdasarkan hal itu, para pemohon meminta kepada MK agar frasa "barang siapa" dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP diganti menjadi "setiap orang tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak".

Terkait hal ini, Mahkamah menjelaskan, frasa "barang siapa" dalam pasal diuji merupakan padanan kata dari bahasa Belanda "hij die".

Yaitu merujuk kepada siapa saja atau orang yang melakukan perbuatan diancam pidana.

Artinya, frasa tersebut mengandung makna "setiap orang".

"Dengan demikian, dalam konteks Pasal 330 ayat (1) KUHP, frasa 'barang siapa' dengan sendirinya juga telah mencakup ayah atau ibu kandung anak karena kata tersebut memang mengandung makna setiap orang," ucap Arief.

Menurut MK, dalam menerapkan Pasal 330 ayat (1) KUHP, harus terdapat bukti bahwa kehendak untuk mengambil anak tanpa seizin orang tua pemegang hak asuh benar-benar datang dari pelaku, termasuk jika pelakunya adalah orang tua kandung anak.

Baca Juga: Top 10 Smartwatch Pria Terbaik 2024, Gaya Hidup Canggih yang Bikin Makin Keren Plus Ganteng!

"Seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum, khususnya penyidik Polri untuk menerima setiap laporan berkenaan penerapan Pasal 330 ayat (1) KUHP, dikarenakan unsur barang siapa yang secara otomatis dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini adalah orang tua kandung anak," kata Arief.

Lebih lanjut, MK menilai, Pasal 330 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang telah diatur secara jelas dan tegas, sehingga ketentuan dimaksud tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain.

Menurut Mahkamah, menambahkan pemaknaan baru terhadap Pasal 330 ayat (1) KUHP, termasuk seperti yang dimohonkan para pemohon, justru akan memosisikan norma pasal menjadi berbeda sendiri atau anomali di antara semua norma dalam KUHP yang menggunakan frasa "barang siapa".

Oleh karena itu, MK menyatakan dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian, MK menolak permohonan tersebut.

"Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.

Namun, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Guntur, Mahkamah seharusnya dapat mengabulkan sebagian permohonan para pemohon karena pada faktanya, norma Pasal 330 ayat (1) KUHP telah menimbulkan kegamangan penafsiran dari penegak hukum.***