TEGAS! Menteri ATR Janji Bersih dari Mafia Tanah, Integritas dan Transparansi Dijamin, Ini Langkah Nyatanya!

HUKAMANEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa layanan pertanahan di Indonesia dijalankan dengan transparansi dan integritas tinggi.

Hal ini ditegaskan AHY sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negeri.

Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, AHY menekankan bahwa tidak boleh ada pelanggaran hukum dalam aspek administrasi maupun pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: Di Tengah Heboh Isu Dugaan Gibran Hina Prabowo di Platform Kaskus, Ini yang Dilakukan Jokowi di Depan Prabowo

Menteri ATR AHY, dalam acara Fun Run Kapti-Agraria di Yogyakarta pada hari Minggu, menegaskan bahwa pihaknya serius dalam memastikan tidak ada celah untuk praktik-praktik yang melanggar hukum.

Ia menyampaikan bahwa setiap lapisan birokrasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, harus menjalankan tugas dengan integritas yang tinggi.

"Kami serius, kami ingin meyakinkan agar tidak ada yang melawan hukum di negeri kita. Itu dalam semua aspek, administrasi publik, pelayanan publik, kita harus hadirkan birokrasi yang melayani, birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan," ujar AHY.

Baca Juga: Sky Piercer, Item GG yang Bikin Lawan Auto Tiarap! Kenali Jurus Ampuhnya di Meta Mobile Legends Terbaru!

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kritik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, yang menilai bahwa juru ukur pertanahan di berbagai daerah kurang berintegritas.

Junimart mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas dan integritas juru ukur yang dinilai masih rendah, serta sering kali menjadi celah bagi praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.

Menjawab kritikan tersebut, AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berupaya memperbaiki layanan dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Baca Juga: Tekad Kuat Prabowo Memerangi Korupsi dan Narkoba: Siapkan Anggaran Khusus dan Tak Ada Kompromi

Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menetapkan beberapa kantor wilayah yang memenuhi syarat sebagai Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB), sebuah langkah awal menuju status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penilaian WTAB ini dilakukan secara internal dengan koordinasi dari Kementerian PAN-RB sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Kami ingin birokrasi yang bersih dalam melayani. Kalau ada di antara petugas atau internal BPN yang punya masalah ya harus kita tertibkan, disiplinkan. Ada aturan yang harus kita tegakkan secara tegas," kata AHY.