Komnas HAM Soroti Demo Rusuh di Kota Semarang , Polda Jawa Tengah Acuh Saja

HUKAMANEWS - Aksi unjuk rasa Kelompok BEM Mahasiswa Kota Semarang yang digelar di depan  Kantor Balaikota dan DPRD Kota Semarang di Jl. Pemuda, Senin, 26 Agustus  2024 hingga berakhir semalam , berlangsung ricuh.

Massa unjuk rasa berasal dari mahasiswa Undip, Unnes, Unwahas, Unissula, hingga UIN Walisongo, bergantian melakukan aksi di depan balai kota. Mengangkat agenda 'Tolak RUU Pilkada' hingga 'Makzulkan Jokowi', aksi unjuk rasa mahasiswa berhasil merusak pagar Balai Kota Semarang. Dengan cara mengalungkan seutas tali , massa menarik secara bersamaan hingga roboh. peserta aksi saling dorong dengan pihak kepolisian.

Usai berhasil merobohkan pagar, massa mencoba masuk ke dalam Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi mereka.Namun massa harus berhadapan dengan personil petugas Dalmas Polrestabes Semarang.Setelah mundur cukup jauh hingga 500 meter, petugas kepolisian justru menembakkan water canon dan gas air mata berkali - kali.

Baca Juga: Korban Tewas Banjir Bandang Ternate Bertambah Jadi 16 Orang, 3 Masih Hilang, Masih Ada Potensi Banjir Susulan

"Kami sudah menjauh dari titik aksi, tapi aparat kepolisian masih memburu kami hingga masuk ke gedung institusi pendidikan dan melemparkan gas air mata secara membabi buta. Anak - anak warga perkampungan pun ikut terkena dampak gas air mata.Mereka bersembunyi ditempat aman menutup hidung, agar tidak terkena dampak, " sebut LBH Semarang dalam akun Instagram, Selasa, tanggal 27 Agustus 2024.

Komisi Nasional Hak Asas Manusia (Komnas HAM) pun mendesak agar polisi tak lagi menggunakan kekerasan dalam tindak pengamanan mereka. 

"Komnas HAM mendesak aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan, dan justru mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukur dalam penanganan aksi demonstrasi," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan tertulis, Selasa, tanggal 27 Agustus 2024.

Baca Juga: Ayah Almarhumah dr Aulia Rahma Lestari Tutup Usia, Bagaimana Kelanjutan Kasusnya

Anis juga mendesak agar Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh anak buahnya.

"Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hak atas akses bantuan hukum bagi peserta aksi yang ditangkap," ucap Anis.

Pihaknya menyebut, menghalangi warga untuk mendapatkan akses bantuan hukum berisiko melanggar HAM, yakni hak atas keadilan. Komnas HAM mendorong agar semua pihak menggunakan hak asasinya untuk berkumpul dan berpendapat secara bertanggung jawab dan menjaga agar situasi keamanan tetap kondusif.

Baca Juga: Mitos vs Fakta: 13 Hal yang Perlu Diketahui tentang Kucing Hitam

Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan bahwa kehadiran Polri di lapangan adalah untuk memberikan rasa aman kepada para peserta unjuk rasa serta memastikan bahwa aspirasi mereka dapat tersampaikan dengan cara yang bermartabat. Selain itu, Polri juga berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat lainnya tidak terganggu.

"Pengamanan yang kami lakukan sebagai upaya mendukung hak menyampaikan aspirasi secara aman, sekaligus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat," jelasnya.