Langkah Kontroversial Muhammadiyah, Terima Tawaran Presiden Jokowi Kelola Konsesi Tambang, Inilah Reaksi di Lapangan

HUKAMANEWS - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah baru-baru ini membuat keputusan penting dengan menerima tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk mengelola konsesi tambang.

Langkah ini mirip dengan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan menandai sebuah perubahan besar dalam strategi organisasi keagamaan di Indonesia.

Namun, keputusan ini tidak lepas dari kritik tajam, baik dari pegiat lingkungan maupun beberapa anggota Muhammadiyah sendiri.

Baca Juga: LPSK Bantu 15 Orang di Kasus Kematian Afif Maulana, Dukungan Lengkap Buat Saksi & Keluarga Korban

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengelola tambang dengan prinsip ramah lingkungan, berkomitmen untuk tidak meninggalkan konflik sosial, serta disparitas.

Haedar juga menegaskan bahwa jika ada situasi yang bertentangan dengan komitmen tersebut, Muhammadiyah siap untuk mempertimbangkan kembali dan bahkan mengembalikan izin usaha pertambangan (IUP) tersebut.

Namun, bagi sebagian anggota Muhammadiyah, terutama di Trenggalek, Jawa Timur, keputusan ini dianggap sebagai "pengkhianatan" terhadap nilai-nilai mereka.

Baca Juga: Klarifikasi Benny Rhamdani di Bareskrim Polri, Ungkap Sosok berinisial T dalam Kasus Judi Online

Di Trenggalek, warga telah lama menolak kehadiran tambang emas terbesar di Jawa, dan keputusan PP Muhammadiyah untuk terlibat dalam pengelolaan tambang menambah ketidakpuasan mereka.

Beberapa pegiat lingkungan juga mengkritik keras langkah Muhammadiyah ini.

Ketua Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam di Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Wahyu Perdana, menganggap keputusan ini sebagai potensi "risywah politik" yang bisa mengurangi kritisisme lembaga terhadap kebijakan pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga: Tak Terima Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur, Keluarga Dini Sera Bakal Ngadu ke Mahkamah Agung!

Menurutnya, ada risiko besar bahwa Muhammadiyah tidak akan lagi bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Haedar Nasir, keputusan PP Muhammadiyah untuk menerima tawaran pengelolaan tambang tidak diambil dengan terburu-buru.

Pada bulan Juli lalu, Muhammadiyah melakukan kajian mendalam terkait konsesi tambang, dengan mendengarkan berbagai kelompok, baik yang mendukung maupun yang menolak.