BPH Migas: Surat Rekomendasi BBM Subsidi, Solusi Digital Buat Distribusi Tepat Sasaran!

Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi

Halim juga mengharapkan adanya akselerasi program perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Ruang lingkup PKS mencakup pengendalian dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.

"Secepatnya, kami akan tindak lanjuti kolaborasi PKS dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Demi menjaga APBN, stabilitas ekonomi, dan perekonomian daerah, guna menunjang perekonomian nasional," ujarnya.

Baca Juga: Capim KPK Ali Imron, Siap 'Satu Peti Mati' Jika Terlibat Korupsi! Begini Tekadnya Bersihkan Korupsi di Indonesia!

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius IK, menyatakan dukungannya terhadap upaya integrasi data dalam rangka penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang semakin tepat sasaran.

"Kami mengapresiasi sosialisasi penerbitan surat rekomendasi ini. Sekaligus mengingatkan kembali pentingnya kemajuan pelaporan data yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota di Kalimantan Barat," sebutnya.

Ignasius menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan percepatan proses penandatanganan PKS antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan, Satgas Harus Terus Berantas Judi Online! Yuk, Simak Langkah-Langkah Pemberantasannya!

Harapannya, momen ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta yang hadir, sehingga terbangun pengetahuan, pengertian, dan pemahaman yang sama, terutama terkait penerbitan surat rekomendasi kepada konsumen pengguna.

Pengawasan di Lapangan

Dalam pertemuan di Pontianak, Halim juga melakukan pengawasan terhadap pasokan dan distribusi BBM subsidi dan kompensasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ia menekankan pentingnya penyalur menjaga dan meningkatkan pengelolaan sarana dan fasilitas yang ada di SPBU.

Baca Juga: Polri Panggil Benny Rhamdani! Gali Fakta Sosok Pengendali Judi Online Berinisial T, Simak Selengkapnya!

Hal ini termasuk dispenser, tangki timbun, dan kamera CCTV yang perlu diperhatikan dengan baik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.