3 Wamen Baru Dilantik Presiden Jokowi, Ngabalin: Memastikan Kelanjutkan Program Pemerintah, Ada Siapa Saja?

HUKAMANEWS - Presiden Jokowi (Joko Widodo) baru saja melantik tiga wakil menteri baru untuk Kabinet Indonesia Maju.

Upacara pelantikan ini diadakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juli 2024.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menjelaskan bahwa pelantikan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program-program pemerintah saat ini.

Baca Juga: UMS Tindak Tegas! Dosen Pelecehan Seksual Dipecat, Ini Kronologi dan Langkah Jitu Kampus Cegah Kasus Serupa!

Pelantikan ini terjadi di penghujung masa kepemimpinan Presiden Jokowi, yang menurut Ngabalin merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan program pemerintah.

Dalam diskusi yang ditayangkan BTV dan dipantau pada Sabtu (20/7/2024), Ngabalin menyatakan bahwa keputusan ini adalah bagian dari program berkelanjutan yang telah dikomunikasikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Keputusan ini merupakan langkah untuk memastikan kelanjutan program-program tersebut," kata Ngabalin.

Baca Juga: Ridwan Dhani Mantan Aspri Prabowo Resmi Diusung Gerindra Maju Pilkada Bandung 2024, Yuk Kenali Sosoknya!

Ia juga menegaskan bahwa pelantikan ini adalah prerogatif Presiden.

"Presiden memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan menteri serta wakil menteri sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Ngabalin menjelaskan bahwa ketiga kementerian yang dipimpin oleh wakil menteri baru ini, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, dan Kementerian Pertanian, memiliki posisi strategis yang sangat penting di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Sebentar Lagi Stasiun Pasar Senen Jadi Dingin

"Presiden telah berulang kali menyampaikan pentingnya peran ketiga kementerian ini pada periode akhir pemerintahan," jelasnya.

Ngabalin menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan kebijakan pemerintahan.