Pakar Hukum Minta Aset Bandar Judi Online Dirampas dan Dijerat TPPU, Satgas Didorong Lacak Aliran Dana ke Luar Negeri

PPATK telah memiliki kerja sama internasional melalui Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga internasional yang menangani TPPU.

Kerja sama ini memungkinkan Indonesia untuk melacak aliran dana judi online hingga ke luar negeri dengan lebih mudah.

Yenti Garnasih menilai bahwa dengan adanya kerja sama ini, pelacakan aliran dana judi online seharusnya bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Yenti juga mengusulkan agar para bandar judi online dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga: Firli Bahuri Belum Dilimpahkan karena Belum Penuhi Petunjuk Jaksa, Kasus Korupsi Kembali Hangat Dibahas

Menurutnya, penerapan TPPU akan memberikan efek jera yang lebih kuat karena melibatkan perampasan harta benda para bandar.

"Penegak hukum bisa menerapkan TPPU. Tidak ada alasan tidak mengaitkan dengan TPPU. Itu yang menjerakan dirampas semua," tegas Yenti.

Langkah ini dinilai penting untuk menghentikan aktivitas judi online yang meresahkan masyarakat.

Dengan adanya perampasan harta benda, diharapkan para bandar judi online akan berpikir dua kali sebelum melakukan aktivitas ilegal ini.

Baca Juga: Firli Bahuri Belum Dilimpahkan karena Belum Penuhi Petunjuk Jaksa, Kasus Korupsi Kembali Hangat Dibahas

Selain itu, penerapan TPPU juga diharapkan dapat memutus mata rantai kejahatan yang terkait dengan judi online.

Dalam konteks ini, Satgas Judi Daring memiliki tugas yang berat dan menantang.

Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak dan kerja sama yang baik, diharapkan upaya pemberantasan judi online dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

Pemerintah dan masyarakat memiliki harapan besar terhadap Satgas ini untuk memberantas judi online hingga ke akarnya. ***