Kehebohan di MK, Empat Menteri Bakal Dipanggil Jadi Saksi dalam Sidang PHPU Pilpres 2024, Siapakah Mereka?

HUKAMANEWS - Mahkamah Konstitusi (MK) sedang mempertimbangkan permintaan dari pihak pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi.

Permintaan ini menjadi sorotan dalam sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Kamis kemarin.

Pemohon, yang merupakan tim hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), mengutarakan keinginan mereka untuk menghadirkan empat menteri penting dalam sidang tersebut.

Baca Juga: CoViNet, Jejaring Global WHO Untuk Deteksi Virus Corona, Langkah Krusial Dalam Memerangi Pandemi

Mereka adalah Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian.

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir, di hadapan majelis hakim.

Di sisi lain, Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, juga menyatakan dukungan terhadap permintaan tersebut.

Baca Juga: Mau Tukar Uang Baru? Daftar Sekarang di Aplikasi Pintar Untuk Kuota 5.000 Per Hari Periode 28-31 Maret, Syarat Mudah, Cepat, Aman

Mereka menganggap kehadiran menteri-menteri tersebut sangat penting mengingat banyak kebijakan yang berkaitan dengan hasil pemilu, seperti kebijakan fiskal dan bantuan sosial (bansos).

Namun, pihak terkait yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menyarankan agar permintaan tersebut dipertimbangkan secara cermat.

Menurutnya, relevansi kehadiran empat menteri tersebut dalam perkara perselisihan hasil pemilu perlu dipertimbangkan.

Baca Juga: Waspada 155 Titik Rawan Bencana Saat Mudik Lebaran 2024, Siapkan Perjalanan Anda Dengan Tips Aman Ini

Ketua Majelis Hakim MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memutuskan permintaan tersebut untuk menghindari bias atau kesan keberpihakan.

Sidang berikutnya dijadwalkan akan digelar pada Senin, 1 April 2024, dengan agenda pemeriksaan lebih lanjut.