Perludem Mendorong Perubahan Sistem Noken Dalam Pemilu Di Papua Untuk Memperkuat Partisipasi Publik dan Mengurangi Konflik

HUKAMANEWS - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadvokasi perubahan pada sistem noken, sebuah sistem dimana keputusan dalam pemilihan dipercayakan kepada ketua atau pemimpin suku, khususnya di wilayah Papua.

Perludem menekankan pentingnya melibatkan partisipasi publik secara aktif dalam proses pemilihan.

Menurut peneliti Perludem, Ihsan Maulana, penggunaan sistem noken di Papua, terutama di Papua Tengah, telah menyebabkan sejumlah gugatan terkait hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Daftar 7 Tol Gratis Mudik Lebaran 2024 Jawa dan Sumatera, Pulang Kampung Tanpa Khawatir Nguras Saldo!

Ihsan menyatakan perlunya edukasi kepada warga Papua untuk memberikan suara secara langsung sebagai bagian dari hak mereka sebagai warga negara, bukan lagi melalui perwakilan kepala suku.

"Sistem noken perlu dilakukan perubahan. Jika dipertahankan, pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik secara luas," ungkap Ihsan yang dikutip HukamaNews.com dari Antara News.

Perludem mencatat bahwa hampir 10 persen dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang diajukan ke MK berasal dari Papua Tengah, menandakan kurangnya persiapan penyelenggara pemilu di wilayah tersebut.

Baca Juga: Siap-siap Menukarkan Uang Baru Lebaran di BCA 2024, Syarat dan Cara Mudahnya

Ihsan menyoroti fakta bahwa hanya dua daerah di Papua Tengah yang melaksanakan pemilu secara langsung, sementara sisanya masih menggunakan sistem noken, seperti Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai.

Selain masalah tersebut, pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua Tengah juga disertai oleh kekerasan horisontal yang menyebabkan puluhan korban jiwa.

Konflik bersenjata terjadi dalam perebutan suara antar kelompok masyarakat, mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang menyedihkan.

Baca Juga: Yusril Optimis MK Menolak Gugatan Ganjar-Mahfud Di PHPU Pilpres 2024, Tim Prabowo Gibran Yakin Bisa Membantah Semua Dalil yang Diajukan

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mendukung perlunya reformasi dalam sistem noken untuk kepentingan jangka panjang.

Hal ini termasuk peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Papua, dengan melakukan rekrutmen petugas secara profesional dan tanpa nepotisme.

"Tidak hanya itu, KPU provinsi induk dan KPU RI juga harus memberikan supervisi langsung terhadap proses pemilihan di wilayah Papua yang memiliki keunikan tersendiri," tambah Titi.