PDIP mendukung kehadiran pemimpin partai dalam kabinet selama itu bertujuan untuk membenahi kepentingan tanah demi kepentingan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga: Wajib Tahu, Inilah Perpres 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights
"Monggo saja, toh tidak ada larangan untuk itu. Beberapa ketum partai juga saat ini ada dalam kabinet. Kita mendukung sepanjang itu pembenahan kepentingan tanah untuk rakyat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri ATR/BPN, Rabu (21/2/2024).
Hadi Tjahjanto sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, kini menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Menakar Kedewasaan Berpolitik di Tengah Potensi Sengketa Pemilu 2024 dan Integritas MK
Jabatan Menko Polhukam sempat dijabat oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Adapun AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto.
Di Istana Merdeka, Jokowi membacakan sumpah untuk diikuti oleh Hadi dan AHY.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian sumpah yang dikatakan Hadi dan AHY, mengikuti Jokowi.
Baca Juga: Masyarakat Sipil di Kota Semarang Berkoalisi Tuntut Ketua KPU Hasyim Asy'ari Mundur
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.”
Selanjutnya, keduanya menandatangani berita acara pelantikan.***
Artikel Terkait
Di Hadapan Ribuan Warga Malang, Prabowo Sebut AHY Aset Bangsa
Caleg PDI Perjuangan Terancam Tak Dilantik! Kebijakan Instruktif DPP PDI Perjuangan Menjadi Sorotan
Jokowi Resmi Lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN dan Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam