Ganjar Pranowo Calon Presiden nomor urut 3 Soroti Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, Penuh Intervensi dan Rekayasa

HUKAMA NEWS - Pada Sabtu, 18 November 2023, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengeluarkan sorotan tajam terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Ganjar Pranowo mengungkapkan pandangannya terhadap situasi hukum yang dinilainya penuh rekayasa dan intervensi.

Saat ditanya oleh panelis Zainal Arifin Mochtar mengenai penilaian terakhirnya terhadap penegakan hukum di era Jokowi, Ganjar Pranowo dengan tegas menyatakan penurunan.

Baca Juga: RUU ITE Bakal Dibawa ke Rapat Paripurna, 7 Substansi Ini untuk Perlindungan Konsumen dan Penyesuaian dengan Pasal KUHP

Sebelumnya, Ganjar Pranowo memberikan penilaian sekitar 7 sampai 8, namun dengan perubahan situasi politik, nilai tersebut mengalami penurunan yang signifikan.

Zainal kemudian menggali faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan penilaian tersebut.

Dilansir Hukama News dari Channer Youtube Kompas TV, Ganjar menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Baca Juga: Nekad Tipu Hingga Rugikan Belasan Miliaran Rupiah, Si Kembar Rihana Rihani Dituntut 5 Tahun Penjara

Baginya, putusan tersebut menjadi sorotan karena dianggap sarat dengan intervensi dan rekayasa.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," tegas Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo mendeskripsikan putusan tersebut sebagai suatu bentuk rekayasa dan intervensi yang telah menghilangkan sifat imparsialitas, membuatnya menjadi lebih parsial dan terlihat jelas oleh masyarakat.

Baca Juga: Taman Indonesia Kaya Semarang, Pas Untuk mengembalikan Kondisi Kesehatan Mentalmu

Seiring pertanyaan Zainal yang terus berlanjut, Ganjar memberikan penilaian lebih lanjut terhadap kinerja penegakan hukum, HAM, dan pencegahan korupsi di pemerintahan Jokowi.

Tanpa ragu, Ganjar Pranowo memberikan penilaian rendah dengan memberi skor 5 dari 10, merujuk pada kasus-kasus yang dianggapnya merugikan kredibilitas penegakan hukum di era tersebut.

"Dengan kasus itu jeblok," ujar Ganjar Pranowo dengan tegas.