Jaga Kesehatan Warga dengan Kearifan Lokal, Komunitas Bali dan DPRD Kompak Tolak Sebaran Nyamuk Wolbachia

HUKAMANEWS.COM - Meskipun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berusaha meyakinkan nyamuk Wolbachia aman, namun DPRD Bali dengan tegas tolak.

DPRD Bali tegas menyuarakan bahwa program Kemenkes tidak mengindahkan nilai-nilai lokal dan kemanusiaan.

Menurut Dewa Putu Sudarsana, juru bicara komunitas Bali, keberlanjutan kesehatan masyarakat harus dijaga dengan menghormati nilai-nilai lokal.

Program ini dengan segala ketidakpastiannya tidak mencerminkan semangat kolaboratif dalam menghadapi tantangan kesehatan bersama.

Keberanian dan kesatuan hati yang ditunjukkan oleh DPRD dan masyarakat Bali dalam menolak program yang dianggap tidak berperikemanusiaan ini, menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Baca Juga: Pangi Chaniago : Bahas Bantuan Sosial Jelang Pemilu 2024, Kayak Buka Sarung

Pergeseran sikap ini memberikan sinyal kuat bahwa masyarakat dan pemimpin lokal dapat bersama-sama menentang kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak kemanusiaan dan nilai-nilai setempat.

Menurut Komjen Dharma Pongrekun mewakili GESURI (Gerakan Sehat Untuk Rakyat Indonesia) mengatakan keputusan ini menciptakan momentum luar biasa.

"Provinsi-provinsi lainnya dapat belajar dari contoh nyata persatuan bersama antara masyarakat Bali dan DPRD sebagai wakil rakyat," ujar Dharma.

Baca Juga: Tifatul Sembiring: Jangan Salahkan Anies Investor Jadi Ragu Proyek IKN, Lah Wong Jokowi Juga Kritik IKN Gak Laku

"Kompaknya DPRD dan masyarakat Bali adalah kunci utama untuk penyelamatan jiwa-jiwa keluarga kita dalam menghadapi ketidaksetujuan yang mengakar pada kebijakan yang tidak mempertimbangkan sisi keselamatan manusia," sambung Dharma.

Selanjutnya Komjen Dharma Pongrekun menyampaikan bahwa peristiwa ini sebagai titik balik penting dalam sejarah partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan kesehatan.

"Keberanian masyarakat Bali untuk mengekspresikan aspirasi lokal dan menolak program yang dianggap tidak berperikemanusiaan diharapkan dapat menjadi dorongan positif untuk perubahan kebijakan di tingkat nasional," pungkasnya.***