global

Trump Resmi Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia, Balas Dendam Politik Dimulai?

Senin, 10 Februari 2025 | 08:09 WIB
Akses intelijen Biden dicabut Trump! Langkah kontroversial ini disebut demi keamanan, tapi benarkah hanya soal politik? (Instagram @realdonaldtrump / HukamaNews.com)

Reaksi Pejabat dan Mantan Pemerintahan Biden

Tindakan Trump ini langsung menuai reaksi dari mantan pejabat pemerintahan Biden.

Andrew Bates, mantan wakil sekretaris pers senior Gedung Putih, menyindir keputusan tersebut sebagai langkah yang tidak berdampak pada isu ekonomi yang lebih penting.

"Ini tidak akan menurunkan harga telur," tulis Bates di platform X, menyinggung fokus Trump dalam kampanye pemilihannya yang kerap menyoroti inflasi.

Sementara itu, beberapa pihak menilai keputusan ini sebagai bagian dari tren yang lebih besar dalam pemerintahan Trump.

Baca Juga: Adili Jokowi Bergema Seiring Polisi Buru Penulis Coretan yang Tersebar di Solo dan Yogya, Massa Pun Makin Liar Demo di Depan Rumah Jokowi

Sejak kembali menjabat pada 20 Januari 2025, Trump telah mencabut akses intelijen dari puluhan mantan pejabat dan kritikusnya.

Di antaranya adalah Mark Milley, pensiunan jenderal angkatan darat, serta lebih dari 50 mantan pejabat intelijen yang pernah menandatangani surat terkait laptop Hunter Biden yang dianggap sebagai disinformasi Rusia.

Konsekuensi Kebijakan Trump

Tindakan ini semakin mempertegas strategi pemerintahan Trump yang agresif terhadap lawan politiknya.

Pencabutan akses intelijen bagi Biden tidak hanya sekadar pembalasan dendam, tetapi juga menegaskan dominasi Trump dalam pengambilan keputusan keamanan nasional.

Baca Juga: Ditinggal Alert Slider, Oppo Find X8 Ultra Punya Tombol Aksi Super Canggih! Begini Kelebihannya

Sebagai presiden, Trump memang memiliki kewenangan penuh dalam memberikan atau mencabut akses intelijen bagi mantan pemimpin negara.

Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan lebih luas: apakah langkah ini benar-benar demi keamanan nasional, atau sekadar langkah politik untuk memperkuat posisinya?

Ke depan, kebijakan ini kemungkinan akan menjadi perdebatan panjang di Kongres AS.

Halaman:

Tags

Terkini