Korea Selatan Terancam Krisis Utang, APBN Defisit Rp1.186 Triliun, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi?

Bahkan jika mengacu pada standar domestik Korea Selatan sendiri, utangnya tetap tinggi, yakni mencapai lebih dari 47% dari PDB pada akhir 2024.

Selama bertahun-tahun, Korea Selatan sering dipuji karena kehati-hatian fiskalnya.

Pendekatan inilah yang menjadi fondasi bagi keberhasilan mereka bangkit dari krisis finansial Asia tahun 1997 serta guncangan ekonomi global 2008.

Namun, sejak 2020, fondasi itu tampaknya mulai rapuh.

Baca Juga: Dimediasi Amerika, Trump Umumkan India dan Pakistan Akan Segera Melakukan Gencatan Senjata Penuh

Pemerintah Korea Selatan rutin mengalami defisit anggaran hampir 100 triliun won per tahun, atau setara Rp1.186 triliun jika dikonversi ke rupiah.

Kondisi ini membuat negeri tersebut seperti “terbiasa hidup” dengan APBN jebol setiap tahun.

Persoalan makin rumit karena Korea Selatan bukan penerbit mata uang global.

Artinya, mereka tidak bisa mengandalkan permintaan internasional untuk menopang nilai mata uang won seperti halnya dolar atau euro.

Sebagai gantinya, stabilitas ekonomi harus dijaga melalui surplus neraca transaksi berjalan dan disiplin fiskal—dua hal yang kini kian sulit diwujudkan.

Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, politik domestik juga berperan besar dalam menambah beban fiskal.

Baca Juga: Kenapa Pesawat Dilarang Terbang di Atas Ka'bah? Ini Penjelasan Lengkapnya

Gencarnya janji pengeluaran populis menjadi sumber defisit baru yang memupus harapan akan reformasi struktural.

Pemerintah seolah terjebak dalam siklus pengeluaran besar tanpa ruang untuk pengetatan.

Masalah utang Korea Selatan ini bukan sekadar soal jangka pendek.