7 Oktober Dimulainya Agresi Israel ke Gaza, Israel Tak Lagi Indahkan Kecaman Dunia dan Konflik Melebar ke Timur Tengah

HUKAMANEWS - Tepat pada 7 Oktober besok, agresi Israel ke Jalur Gaza yang menyebabkan kehancuran dan bencana kemanusiaan besar.

Serangan Israel ini juga menguji hukum dan norma internasional hingga batasnya genap berlangsung setahun.

Namun usai serangan besar-besaran Israel ke Gaza, upaya gencatan senjata tak juga diindahkan Israel meski ada himbauan dari berbagai negara.

Konflik Israel Gaza semakin meluas ke kawasan Timur Tengah.

Tak hanya Gaza, roket-roket Israel juga mendarat di Iran dan kini Lebanon.

Sudah lebih dari 41.800 warga Gaza, yang sebagian besar wanita dan anak-anak, wafat dan 96.800 lainnya terluka akibat agresi Israel.

Baca Juga: Jokowi Bikin Ramai IKN! Lari Santai Nusantara Fun Run Jadi Tanda Pindahan Ibu Kota yang Gak Boleh Terburu-Buru!

Di Lebanon juga, sudah hampir 2.000 orang tewas dan 9.000 orang terluka akibat serangan Israel.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik melalui Dewan Keamanan maupun Majelis Umumnya, sudah mengesahkan tak sedikit resolusi untuk mendesak Israel menghentikan serangannya yang semakin serampangan di Gaza.

Resolusi DK PBB nomor 2728, Resolusi DK PBB nomor 2735, maupun Resolusi Majelis Umum PBB nomor ES-10/22 yang disahkan tahun ini, misalnya, memiliki pesan yang sama, yaitu menyerukan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan segera di Jalur Gaza.

Meski demikian, Israel tak bergeming, Israel terus membombardir rakyat Palestina yang tak bersalah dan meluluhlantakkan seluruh daerah Gaza.

Tak ayal, dalam Sidang ke-79 Majelis Umum (SMU) PBB yang berlangsung sepanjang September kemarin, isu Palestina dan agresi Israel ke Jalur Gaza serta konflik di Timur Tengah menjadi topik utama.

Baca Juga: Usai Sebut IKN Hasil Keputusan Rakyat, Jokowi Kini Limpahkan ke Prabowo untuk Tandatangani Keppres Pemindahan IKN

Satu per satu pemimpin dunia silih berganti menggemakan kecaman mereka kepada Israel dan desakan supaya peperangan di Timur Tengah dari mimbar Majelis Umum PBB.