HUKAMANEWS - Pulau Sumatera kembali menjadi sorotan setelah isu kerusakan hutan dan eksploitasi SDA meningkat, dengan industri tambang menjadi kata kunci utama yang memicu kegelisahan publik.
Tekanan industri tambang di Sumatera semakin nyata dari tahun ke tahun, menunjukkan bagaimana ekstraksi minerba (mineral dan batu bara) mulai mengambil alih ruang hidup ekologis dan sosial masyarakat.
Isu lahan tambang yang terus meluas di Sumatera kini bukan sekadar statistik, tetapi ancaman nyata terhadap ekosistem, sumber air, dan masa depan wilayah yang menjadi tumpuan pangan, sungai, dan keanekaragaman hayati di Indonesia.
Baca Juga: Dari ABS Bandung, 1000 Cahaya Menyalakan Denyut Baru Merawat Bumi
1.900 Izin Tambang Kuasai 2,4 Juta Hektare Lahan Sumatera
Data unggahan akun @esg.now menyebut sedikitnya 1.907 izin tambang minerba aktif menguasai 2.458.469 hektare lahan di Sumatera.
Skalanya masif.
Jika disetarakan, luasnya lebih besar dari gabungan wilayah Provinsi Jakarta, Banten, dan DI Yogyakarta.
Dari Aceh hingga Lampung, sebaran izin tambang bergerak seperti “puzzle besar” yang mengisi celah ruang hidup masyarakat, mulai dari perkebunan rakyat, kawasan sumber air, hingga area kedekatan dengan permukiman penduduk.
Para pemerhati lingkungan berpendapat, ekspansi ini berpotensi menciptakan konflik agraria, terutama di wilayah yang memiliki sejarah sengketa tanah antara warga, perusahaan, dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Gara-Gara Suap Kasus CPO, Tiga Hakim Akhirnya Divonis 11 Tahun Penjara di Sidang Tipikor
Skema PPKH: Ketika Hutan Lindung Turut Dikorbankan
Lebih jauh dari sekadar izin minerba, skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) ikut membuka ruang ekstraksi baru.
Sebanyak 271 izin PPKH telah diberikan, mencakup lebih dari 53.769 hektare kawasan hutan.
Skema ini menjadi pintu legal peralihan fungsi hutan lindung menjadi zona tambang.