HUKAMANEWS Greenfaith - Menggunakan tumbler untuk mengurangi penggunaan plastik memang tindakan yang baik, tetapi keberanian untuk mengoreksi kebijakan yang ada terkait sumber daya alam, terutama air, jauh lebih penting.
Dalam konteks Indonesia, akses terhadap air bersih adalah hak dasar setiap anak, dan air bersih seharusnya tidak diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.
Gus Roy Murtadho, seorang pengajar di Pesantren Ekologi Misykat al Anwar, menegaskan bahwa dalam Islam, air harus berdaulat.
Baca Juga: 7 Cara Jitu Bikin Kucing Merasa Aman dan Nyaman di Dalam Rumah, Cek Tips Jitu Buat Anabul Happy!
Hal ini merujuk pada hadist yang menyebutkan pentingnya ketersediaan air yang cukup dan terjangkau untuk semua orang.
Namun, situasi saat ini justru mengarah pada liberalisasi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat.
Artinya, air dan sumber daya alam lainnya semakin dikuasai oleh segelintir pihak, seringkali dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Ayik! Fitur Circle to Search Kini Tersedia di Galaxy S21 FE untuk Pengguna di Lebih Banyak Negara
Liberalisasi Sumber Daya Alam: Ancaman bagi Keadilan Sosial
Liberalisasi sumber daya alam adalah proses di mana kontrol atas sumber daya, seperti air, dipindahkan dari pemerintah atau komunitas lokal ke tangan perusahaan swasta atau entitas lainnya.
Dalam kondisi ini, masyarakat yang seharusnya memiliki akses bebas terhadap air justru harus membayar mahal untuk mendapatkan air bersih.
Dampaknya bisa sangat luas, terutama bagi kelompok miskin yang lebih rentan terhadap dampak dari privatisasi ini.
Baca Juga: Intip Bocoran Spesifikasi dan Harga Realme Note 60, Ponsel Terjangkau dengan Fitur yang Gahar
Gus Roy juga menekankan bahwa ini bukan hanya masalah satu agama atau kelompok tertentu.
Semua orang, terlepas dari latar belakang agama mereka—Muslim, Kristen, atau lainnya—harus bersatu untuk mengkritisi kebijakan yang tidak adil ini.