HUKAMANEWS GreenFaith - Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia, dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, pemerintah menawarkan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang menjanjikan keuntungan finansial.
Di sisi lain, banyak pihak, termasuk 1.000 lebih anak muda Muhammadiyah, mendesak penolakan tawaran ini demi menjaga marwah organisasi dan kelestarian lingkungan.
Beberapa petinggi Muhammadiyah menunjukkan sinyal positif terhadap tawaran IUP ini. Ketua Umum Haedar Nashir menyatakan bahwa "tambang, sawit, ikan, itu batu, dan semua harus kita olah."
Ketua Majelis Lingkungan Hidup Azrul Tanjung pun mendukung pengelolaan tambang oleh ormas dengan alasan manfaat ekonomi dan keadilan.
Penolakan Keras dari Kalangan Internal
Namun, suara penolakan menggema dari dalam organisasi. Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menyebut IUP tanpa lelang berpotensi melanggar hukum dan korupsi. Komunitas Kader Hijau Muhammadiyah mengkhawatirkan konflik kepentingan dan dosa sosial-ekologis.
PP Aisyiyah, organisasi otonom perempuan Muhammadiyah, menegaskan bahwa tambang batubara bertentangan dengan transisi energi dan komitmen emisi net zero.
Haedar Nashir melabeli penolakan ini sebagai gerakan "kiri radikal" dan memperingatkan Muhammadiyah agar tidak terpengaruh.
Anak muda Muhammadiyah dari kader lintas organisasi otonom pun bereaksi dengan membuat petisi di change.org. Dalam waktu tiga hari, petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.350 orang.
Selain petisi, kampanye kreatif media sosial tagar alleyesonmuhammadiyah juga mendapat respon positif. Ini menunjukkan bahwa penolakan ini bukan hanya dari minoritas dan mendapat dukungan luas.
Anak Muda Muhammadiyah menegaskan bahwa mereka adalah generasi penerus yang penting dalam menjaga keberlangsungan dakwah berkemajuan di masa depan.