HUKAMANEWS GreenFaith – Transisi energi berkeadilan tidak bisa hanya dilihat sebagai isu teknis semata, melainkan berkaitan erat dengan politik, ideologi, dan spiritualitas. Hal ini disampaikan Hening Parlan, Direktur Nasional GreenFaith Indonesia, dalam diskusi bertajuk "Islam dan Politik Transisi Energi di Indonesia" yang digelar di Pesantren Ekologi Misykat al Anwar, Dramaga, Bogor, Senin (28/7/2025).
Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Green Youth Quake, sebuah forum kolaboratif lima hari (25–29 Juli 2025) yang mempertemukan 30 pemuda-pemudi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dari delapan provinsi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh GreenFaith Indonesia, Enter Nusantara, dan Pesantren Ekologi Misykat al Anwar.
“Transisi energi tidak bisa dilepaskan dari persoalan keadilan sosial, politik utang luar negeri, dan ideologi yang menopang sistem ekonomi kita. Kalau hanya berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan tapi tidak mengubah siapa yang menguasai sumber dayanya, maka tidak akan adil,” ujar Hening.
Pada bagian lain, survei Kompas menunjukkan bahwa 65,7 persen responden belum memahami apa itu transisi energi. Sementara itu, riset PPIM UIN Syarif Hidayatullah menemukan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat penyangkalan perubahan iklim yang tinggi.
“Mayoritas masyarakat masih menganggap perubahan iklim bukan isu mendesak. Bahkan di kalangan umat Muslim, tingkat kepercayaannya masih rendah. Ini pekerjaan rumah besar bagi kita semua,” kata Hening.
Beban Utang dan Dana Umat
Salah satu isu utama dalam diskusi adalah skema pembiayaan transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), yang melibatkan pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS. Namun, 90 persen dana tersebut berupa utang.
“Kalau kita bergantung pada utang luar negeri, maka generasi mendatanglah yang akan menanggung bebannya. Ini bisa jadi dosa jariah kita. Padahal, umat Islam punya kekuatan ekonomi luar biasa,” ucap Hening.
Hening menyebut bahwa dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola Baznas pada 2024 mencapai Rp327,6 triliun—jauh lebih besar dari pinjaman luar negeri. Menurutnya, potensi ini bisa digunakan untuk mendanai proyek-proyek energi bersih.
“Muhammadiyah sudah memulai dengan tafsir baru soal zakat sejak Muktamar Tarjih 2020, bahwa zakat bisa digunakan untuk kemaslahatan umum, termasuk transisi energi. Ini terobosan penting,” katanya.
Dalam diskusi juga dibahas sejumlah inisiatif masyarakat yang sudah berjalan. Salah satunya di Aisyah Boarding School, Bandung, yang memanfaatkan panel surya untuk irigasi pertanian seluas 5.000 meter persegi. Proyek ini digerakkan oleh ibu-ibu pengajian dan bahkan didukung donatur pertama dari komunitas Buddha.
“Ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas iman dan kekuatan komunitas bisa menjadi motor utama dalam transisi energi. Kita tidak harus menunggu negara atau investor besar,” tutur Hening.
Hening pun mengingatkan bahwa transisi energi tidak bisa dilepaskan dari upaya dekolonialisasi. Menurutnya, jika arah kebijakan energi masih dikendalikan oleh korporasi dan negara-negara maju, maka keadilan ekologis tidak akan tercapai.
“Kita harus membangun ideologi energi sendiri. Islam adalah rahmatan lil ‘alamin. Itu artinya, energi pun harus dikelola untuk kemaslahatan seluruh makhluk hidup, bukan untuk keuntungan segelintir pihak,” katanya.
