Dewan Ekonomi Nasional Siap Duduk Satu Meja Bersama BPS, Angka Kemiskinan Siap Dirombak

HUKAMANEWS — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin metode perhitungan tingkat kemiskinan Indonesia direvisi.

Luhut menyebut anggotanya telah mulai mengevaluasi angka garis kemiskinan (GK). Pihak DEN siap memberikan laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Sejak beberapa waktu lalu membicarakan hal ini, bahwa kita harus merevisi angka ini. Bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus betul-betul dilihat lagi,” kata Luhut saat ditemui dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.

Baca Juga: Bukan Orang Baru! Ini Sosok Achmad Ardianto yang Gantikan Nico Kanter Jadi Bos Antam

Selanjutnya ia menjamin, pihaknya turun berkoordinasi dengan BPS dalam evaluasi garis kemiskinan. Menurut Luhut, Presiden Prabowo yang akan mengumumkan angka garis kemiskinan baru setelah dia menyetujui angkanya.

Luhut tidak merinci target penyelesaian revisi angka garis kemiskinan. Namun, dia optimistis sudah memiliki data yang lengkap untuk melakukan revisi. 

“Balik lagi, angka kemiskinan itu sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program food estate. Semua itu tidak menjadi isu yang tidak bisa diselesaikan,” ujar Luhut.

Baca Juga: Cari HP Murah Buat Harian? ZTE Blade A56 Punya Layar Smooth dan Baterai Awet, Ini Bocoran Lengkapnya!

Sebagai informasi, Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau "purchasing power parity" (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh "International Comparison Program" (ICP) pada Mei 2024. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.

Dengan penerapan PPP 2021, standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas menjadi US$8,30 dari sebelumnya US$6,85. Perubahan ini menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.

Pada periode laporan Bank Dunia sebelumnya, BPS telah memberikan penjelasan terkait perbedaan angka garis kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dan versi resmi pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Ayah Farel Prayoga Terseret Kasus Judi Online, Ditangkap Saat OTT di Banyuwangi

Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, penerapan PPP oleh Bank Dunia menyesuaikan daya beli antarnegara.

Garis tersebut dihitung berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara, bukan spesifik pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Nilai dolar AS yang digunakan pun bukan kurs saat ini.