HUKAMANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru dalam dunia pendidikan. Mulai Juni 2025, ia akan menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi para siswa di seluruh provinsi tersebut. Menurut Dedi, siswa tidak boleh membawa beban pelajaran ke rumah.
Sontak kebijakan ini menuai kritikan. dari ahli pendidikan Ina Liem, dimana menurutnya PR untuk siswa masih dianggap penting di banyak negara. Beberapa negara yang masih memberi PR untuk siswa, antara lain, Singapura, Jepang, dan Cina.
“PR adalah untuk membentuk karakter, tanggung jawab, kemandirian, dan konsistensi,” kata Ina
Ina mengakui kebijakan Dedi itu bukan hal baru di dunia pendidikan. Contohnya, Finlandia, negara Skandinavia itu tidak memberlakukan PR untuk siswa tingkat sekolah dasar dan hanya sedikit memberi PR di tingkat sekolah menengah pertama serta sekolah menengah atas.
Namun, menurut Ina, Finlandia bisa memberlakukan kebijakan itu karena sudah memiliki sistem pendukung yang kuat, seperti guru yang direkrut dari lulusan terbaik, pelatihan guru intensif, dan kesejahteraan pengajar yang tinggi.
“Jadi, tanpa PR pun proses belajar tetap efektif, karena pembelajaran di kelas sudah optimal,” ujarnya.
Baca Juga: Gunakan Sabut Kelapa, Siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta Kenalkan Sepatu Anti Bau
Sementara itu, jika diberlakukan di Indonesia, Ina khawatir dampak negatif penghapusan PR ini lebih dominan dibanding dampak positifnya. Alasannya, kualitas guru hingga kesiapan siswa di Tanah Air masih kurang. Pihaknya justru khawatir penghapusan PR malah jadi momen anak kehilangan sistem penguatan pembelajaran.
“Jadi, bukan soal hapus PR atau tidak, tapi apakah sistemnya sudah siap?” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Guru Belajar Foundation Bukik Setiawan menganggap penghapusan PR untuk siswa bisa memberi ruang bagi murid untuk pulih dari kelelahan belajar di sekolah.
Ada keuntungannya, tanpa PR, anak memiliki kesempatan mengembalikan rasa ingin tahu alami anak dan memberi waktu lebih luas kepada mereka untuk menjalani kehidupan sosial.