Ganti Nama, SPMB Tetap Saja Curang dan Gagap Bagi Penyandang Disabilitas

HUKAMANEWS – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berubah nama, namun masalahnya justru masih saja rumit. Demikian diungkapkan anggotaOmbudsman RI, Indraza Marzuki Rais.

“SPMB ini walaupun berubah nama tapi masalahnya tetap sama aja,” ungkapnya di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.

Lebih lanjut, ia merinci beberapa temuan dalam pelaksanaan SPMB 2025 ini mulai dari pungutan liar yang terjadi oleh komite sekolah entah itu dengan alasan pembelian seragam dan lain sebagainya.

Baca Juga: Tom Lembong Akui Selama Ini Terlalu Banyak Pemimpin yang Diancam Langsung Ngalah, Dirinya Hanya Setia Pada Barisan yang Berani Lawan Kebohongan

Dari jalur domisili, perbedaan tempat tinggal murid dengan tempat dia bersekolah menurutnya masih ditemukan di beberapa tempat, seperti temuan dari Ombudsman terdapat murid yang tinggal di Jakarta tapi bersekolah di Bekasi.

“Sementara dari jalur prestasi, di Depok saya mendengar mulai ada pemalsuan dan tidak adanya transparansi perhitungan nilai prestasi,” ujar Indraza.

Untuk jalur afirmasi, menurutnya pemerintah daerah masih gagap untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan jalur afirmasi dan meminggirkan penyandang disabilitas.

Baca Juga: Praktek Pungutan Biaya Operasional Pendidikan PPDS Anestesi FK Undip Dilakukan Diam - Diam

“Jalur afirmasi sekarang pemerintah daerah masih lupa bahwa afirmasi bukan hanya untuk anak kurang beruntung ekonomi tapi juga disabilitas. Di Surabaya ada 20 anak disabilitas enggak keterima lewat jalur afirmasi,” tegasnya.

Dari sekian puluh temuan persoalan tersebut, dia menekankan bahwa persoalan utamanya disebabkan karena tidak adanya pemetaan dari pemerintah daerah terkait kebutuhan penerimaan murid baru di daerah.

“Masalah utamanya itu karena jumlah sekolah tidak pernah ditambah sesuai kebutuhan. Tidak ada tindakan dari kepala daerah untuk memetakan kebutuhan daerah. Jadi masalahnya akan selalu sama,” tutup pihaknya.