Menurutnya, skema UN yang pernah dilakukan di SMA/SMK/MA yaitu tiga Mata Pelajaran Wajib ditambah 1 Mata Pelajaran Peminatan. Jelas ini mendiskriminasikan mata pelajaran wajib lainnya seperti Pendidikan Pancasila, PJOK, Seni Budaya dan Pendidikan Agama.
Kalau UN bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kurikulum, harusnya semua mata pelajaran dalam Standar Isi yang diujikan. Jika UN berbasis mata pelajaran, risiko biaya akan besar. Biaya UN dulu menguras APBN sampai 500 milyar.
"APBN untuk Kemdikdasmen tahun 2025 saja hanya 33,5 triliyun. Rasanya anggaran UN yang besar itu akan mengganggu program prioritas pendidikan yang lain," tambahnya.
Artikel Terkait
Pernah Sama-sama Menempuh Pendidikan di Amerika, Anies Baswedan dan Istri Kenang Kedekatannya dengan Marissa Haque
Sudah Waktunya Pendidikan Indonesia Kembali ke Ajaran Ki Hajar Dewantara, Bukan Cuma Mengejar Nilai di Atas Kertas!
Abdul Mu'ti Siap Jadi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo, Apa yang Akan Berubah?
Bahaya Judi Online Bagi Anak SMP dan SMA, Inilah 5 Dampak Menghancurkan yang Orang Tua Wajib Diwaspadai Sekarang Juga
Presiden Prabowo Temui Biden, Indonesia-AS Siap Tingkatkan Pendidikan Sains dan Kewirausahaan!