Hukamanews.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 12 September 2022.
Dalam rapat tersebut dibicarakan tentang data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka.
Baca Juga: Gubenur Jawa Tengah Minta Masyarakat Mampu Jangan Beli BBM Bersubdisi
Namun setelah ditelaah, data-data yang beredar tersebut adalah data-data yang bersifat umum, bukan data-data spesifik, sebagian data-data lama, dan bukan data-data yang terupade sekarang. Demikian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangan persnya usai pertemuan.
“Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” ujar Menkominfo Johnny G. Plate.
Johnny menyampaikan, pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik.
Baca Juga: Belajar Neuro Linguistic Programming, Menata Pikiran Untuk Siap Bangkit Menghadapi Masa Sulit
Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tuturnya.
Selain itu, Menkominfo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.
Baca Juga: Lebih Dekat dengan Abdullah Azwar Anas, Anak Pesantren yang Kini Jadi MenPANRB
“Bahaya di dalam ruang digital itu adalah tentunya tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
