Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik dugaan korupsi tidak hanya melibatkan pejabat eksekutif daerah, tetapi juga aparat penegak hukum.
Pengamat hukum menilai rentetan OTT ini menunjukkan dua hal penting.
Pertama, transaksi suap dan gratifikasi masih terjadi secara terbuka dan berulang di berbagai daerah.
Kedua, sistem pemantauan dan respons KPK masih berjalan efektif, meskipun lembaga ini kerap menghadapi tantangan kelembagaan dan politik.
Dalam konteks E-E-A-T, keterbukaan KPK menjelaskan alasan di balik OTT beruntun memperkuat aspek trustworthiness.
Baca Juga: Viral Kepala BGN Diduga Main Golf di Bogor, Publik Geram Saat Sumatera Dilanda Banjir dan Longsor
Penjelasan yang transparan membantu publik memahami bahwa penindakan dilakukan berbasis peristiwa hukum, bukan tekanan opini atau target statistik.
OTT hingga tiga kali sehari bukanlah cerminan agresivitas tanpa arah, melainkan refleksi dari transaksi dugaan korupsi yang terjadi hampir bersamaan di berbagai wilayah.
KPK menegaskan bahwa setiap OTT dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat dan momentum hukum yang tidak bisa ditunda.
Rentetan OTT pada Desember 2025 juga menjadi pengingat bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan serius, termasuk di lingkungan pejabat publik dan aparat penegak hukum.
Di sisi lain, penindakan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum masih bekerja.
Bagi publik, transparansi penjelasan KPK penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses hukum, sekaligus mendorong penguatan sistem pencegahan agar transaksi koruptif tidak terus berulang dalam pola yang sama.***