Meski mekanisme pengadaan pemerintah terus dibenahi, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah masih bertumpu pada pola lama: balas jasa politik dan kendali terhadap proyek strategis daerah.
Penguatan transparansi dan pengawasan publik menjadi kebutuhan mendesak untuk memitigasi risiko penyalahgunaan kewenangan.
Masyarakat Lampung Tengah kini menunggu langkah hukum lanjutan KPK sekaligus berharap ada pembenahan tata kelola pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Bagi publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas pejabat publik adalah fondasi utama pembangunan yang bersih dan berkelanjutan.***