- ASN berprestasi kehilangan kesempatan.
- Publik kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Bandung, beberapa tahun terakhir, KPK dan kejaksaan daerah juga menangani kasus serupa di sejumlah daerah di Indonesia, menunjukkan pola sistemik yang membutuhkan penindakan lebih tegas dan preventif.
Di media sosial, isu jual beli jabatan langsung menjadi trending lokal Bandung.
Komentar warganet rata-rata mengecam minimnya komitmen antikorupsi dan meminta kasus dibuka seterang mungkin karena menyangkut hak masyarakat atas birokrasi bersih dan pelayanan yang transparan.
Kasus ini dapat menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi tata kelola SDM di pemerintahan daerah.
Baca Juga: Shell Super Hadir Lagi di SPBU, Berikut Lokasi & Harga BBM Terbarunya
Jika proses hukum berjalan transparan, dampaknya bisa memperkuat kepercayaan publik menjelang tahun politik dan proses mutasi ASN yang rutin dilakukan.
Namun, tanpa upaya perbaikan sistem, penangkapan hanya akan menjadi siklus berulang tanpa solusi nyata.
Penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota dan anggota DPRD Kota Bandung menjadi sinyal serius bahwa praktik jual beli jabatan bukan lagi isu pinggiran, tetapi ancaman nyata bagi birokrasi modern.
Kasus ini diharapkan menjadi pintu masuk pembenahan menyeluruh, mulai dari pengawasan hingga sistem rekrutmen berbasis merit.
Masyarakat kini menunggu transparansi penyidikan dan sanksi hukum yang setimpal agar menimbulkan efek jera yang nyata.***