HUKAMANEWS - Masuknya 250 ton beras ilegal ke Sabang memicu perhatian publik karena terjadi justru saat Aceh sedang mengalami surplus beras yang melimpah.
Kasus beras ilegal di Sabang ini kembali menyorot pentingnya ketahanan pangan dan perlindungan petani sebagai pondasi sektor pertanian nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Aceh tidak membutuhkan impor beras, apalagi impor ilegal, karena data menunjukkan provinsi tersebut berada dalam kondisi surplus besar.
Kasus penyegelan 250 ton beras ilegal di Sabang pada Minggu (23/11/2025) memicu respons tegas dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Baca Juga: Sisakan 11 Korban Hilang di Sektor Paling Dalam, Operasi SAR Longsor Banjarnegara Dihentikan
Ia menekankan bahwa Aceh saat ini menjadi salah satu provinsi dengan surplus beras tertinggi di Indonesia, sehingga tidak ada urgensi sedikit pun untuk melakukan impor.
Menurut Amran, setelah menerima laporan, ia langsung menghubungi Gubernur Aceh untuk memastikan penanganan cepat.
Data neraca pangan menunjukkan Aceh memiliki ketersediaan beras hingga 1,35 juta ton, sementara konsumsi masyarakat Aceh hanya sekitar 667.700 ton.
Artinya, Aceh menyimpan surplus 871.400 ton, angka yang dianggap sangat besar.
Bahkan Kota Sabang yang berada di wilayah kepulauan dan memiliki keterbatasan lahan—tetap mencatat surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.
Dalam keterangannya, Amran menegaskan: “Aceh itu surplus beras. Sabang juga surplus. Jadi tidak ada alasan logis untuk melakukan impor. Begitu laporan masuk, saya langsung hubungi gubernur Aceh dan instruksikan aparat bergerak cepat.”
Baca Juga: Profil Ira Puspadewi yang Direhabilitasi Presiden di Tengah Kasus Korupsi Rp 1,25 Triliun
Kondisi Pangan Nasional Sangat Kuat
Amran juga menyebut bahwa situasi pangan nasional berada dalam titik aman.
Berdasarkan data proyeksi BPS, produksi beras nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 34,7 juta ton.
Sementara itu, stok beras pemerintah di Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.