Saat Aceh Surplus 871 Ribu Ton, Justru 250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Mentan: Siapa yang Nekat Main Impor?

Dengan kondisi seperti itu, Menteri Pertanian menilai bahwa upaya memasukkan beras ilegal bukanlah didorong kebutuhan pasar, tetapi murni tindakan yang berpotensi merugikan petani dan mengganggu stabilitas harga pangan nasional.

Ia kembali menegaskan: “Jangan impor ketika produksi beras kita melimpah dan petani sedang masa tanam. Itu merugikan petani. Negara wajib hadir melindungi mereka.”

Ada Kejanggalan dalam Pengajuan Impor

Mentan juga mengungkap adanya hal yang dianggap “tidak wajar” dalam kasus ini.

Risalah rapat koordinasi pada 14 November menunjukkan bahwa pengajuan impor telah ditolak, namun izin dari negara asal justru sudah diterbitkan lebih dulu.

Situasi ini mengisyaratkan adanya proses tidak resmi atau indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba bermain dalam jalur impor pangan.

Baca Juga: Profil Ira Puspadewi yang Direhabilitasi Presiden di Tengah Kasus Korupsi Rp 1,25 Triliun

Beberapa pengamat menilai bahwa pola seperti ini terjadi berulang di sejumlah daerah.

Publik pun ramai berkomentar di media sosial, menuntut transparansi dan pengawasan ketat terhadap jalur distribusi pangan, terutama di wilayah perbatasan dan pelabuhan kecil seperti Sabang.

Penelusuran Meluas ke Daerah Lain

Pemerintah kini memperluas penelusuran terhadap kemungkinan kasus serupa di wilayah lain termasuk Batam salah satu pintu masuk terbesar untuk komoditas pangan.

Mentan menegaskan bahwa tindakan penyelundupan akan ditindak tegas, tanpa kompromi.

Langkah ini dianggap penting mengingat Indonesia sedang berada pada momentum penting untuk mencapai swasembada pangan.

Baca Juga: Indonesia All Out! 5.000 Prajurit TNI AL Disiapkan untuk Selamatkan Warga Gaza dan Perbaiki Infrastruktur

Setiap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu stabilitas harga bisa berdampak besar terhadap jutaan petani di seluruh Indonesia.