Sejumlah pengamat menilai bahwa kasus ini menjadi alarm bahwa sektor kesehatan, yang sangat vital, rentan terhadap praktik korupsi terutama pada proyek infrastruktur dan pengadaan alat kesehatan.
Opini publik yang berkembang di media sosial juga menunjukkan kekecewaan masyarakat, terlebih di tengah upaya pemerataan layanan kesehatan di daerah.
Di Bandung, para pemerhati kebijakan kesehatan menilai bahwa praktik korupsi di proyek RSUD bisa berdampak pada kualitas layanan pasien serta memperpanjang kesenjangan fasilitas antarwilayah.
Momentum Transparansi: Apakah Pemanggilan Menkes Perlu Dilakukan?
Dengan pola pemeriksaan yang mulai merangkak ke tingkat direksi dan pejabat tinggi, publik kini menunggu apakah KPK akan memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dimintai keterangan.
Pemanggilan menteri dalam kasus korupsi jarang terjadi dan biasanya dilakukan ketika penyidik sudah memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan atau keterangan relevan yang hanya dapat dijelaskan oleh pimpinan tertinggi.
Jika hal ini terjadi, maka kasus RSUD Kolaka Timur akan menjadi salah satu penyidikan kesehatan terbesar KPK dalam beberapa tahun terakhir.
Kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur kini memasuki fase krusial, di mana kemungkinan pemanggilan Menkes menjadi sorotan tajam publik.
KPK memastikan bahwa penyidikan terus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, dengan fokus utama pada penelusuran aliran dana serta peran setiap pihak yang terlibat.
Bagi masyarakat, terutama yang menunggu peningkatan kualitas layanan kesehatan daerah, perkembangan kasus ini menjadi tanda penting bahwa transparansi dan pengawasan harus diperkuat.***