HUKAMANEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur, sebuah proyek layanan kesehatan yang disebut dibiayai dari dana alokasi khusus dan program peningkatan fasilitas.
Penyidikan yang menyoroti jejak dugaan suap atau kickback ini mulai memasuki tahap krusial, dengan peluang pemanggilan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Penelusuran aliran dana dari tingkat pegawai hingga pejabat tinggi Kementerian Kesehatan menjadi fokus untuk mengungkap apakah dugaan penyimpangan tersebut mengalir sampai pusat.
KPK Mulai Naikkan Pemeriksaan ke Level Pejabat Tinggi
KPK memastikan pendekatan penyidikan dilakukan secara bertahap atau bottom up, dimulai dari pegawai Kemenkes yang diduga menerima suap hingga kemungkinan naik ke jajaran pimpinan kementerian.
Baca Juga: KPK Sentil BUMN soal Kasus ASDP: Jangan Ragu Lakukan Aksi Korporasi, Asal Sesuai Aturan
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa proses pemeriksaan dimulai dari mereka yang diduga menjadi penerima awal aliran dana.
Menurutnya, langkah bertahap ini penting karena kickback pada umumnya tidak langsung menuju pejabat tertinggi, tetapi melalui pihak-pihak perantara.
Aliran Dana Diduga Menjalar ke Banyak Pihak
Asep menegaskan bahwa KPK sedang menelusuri ke mana saja uang hasil dugaan korupsi itu bergerak.
Dalam banyak kasus korupsi proyek, jalur aliran dana sering kali rumit dan melibatkan banyak pihak, mulai dari ASN hingga pejabat teknis dan direksi perusahaan rekanan.
Pada proyek RSUD Kolaka Timur, pola yang sama tampaknya kembali terlihat.
“Ke mana uang itu mengalirnya? Kami menduga ini mengalir ke beberapa pihak,” ujar Asep, menekankan pentingnya memetakan seluruh jejaring distribusi dana.
Perkembangan Kasus: Dari OTT hingga Penetapan Tersangka Baru