Data dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR pada Oktober 2025 berada di angka 42,3%, turun dari 49% pada kuartal sebelumnya.
Turunnya kepercayaan publik ini sebagian dipicu oleh maraknya kasus pelanggaran etik dan perilaku tidak pantas yang viral di media sosial.
Kasus Sahroni dkk memperlihatkan tantangan besar bagi DPR dalam menegakkan etika tanpa terjebak dalam tekanan opini publik.
Di satu sisi, MKD menunjukkan sikap berhati-hati agar tidak menghukum berdasarkan viralitas semata.
Namun di sisi lain, keputusan ini memperlihatkan bahwa pemulihan citra DPR tidak cukup hanya dengan klarifikasi atau sanksi administratif.
Dibutuhkan langkah konkret seperti pembenahan komunikasi publik, pendidikan etika parlemen, serta mekanisme transparansi putusan MKD agar publik bisa menilai secara objektif.
Jika tidak, persepsi negatif akan terus melekat meski keputusan MKD sudah sesuai prosedur.
Keputusan MKD yang menetapkan Ahmad Sahroni dkk tetap menjadi anggota DPR RI periode 2024–2029 menjadi momen reflektif bagi parlemen Indonesia.
Di tengah derasnya sorotan publik, keputusan ini mengingatkan bahwa menjaga etika publik bukan hanya urusan formalitas, tapi juga kepercayaan rakyat.
DPR kini punya pekerjaan rumah besar: membangun kembali kredibilitas melalui konsistensi, transparansi, dan keteladanan moral.
Tanpa itu, setiap putusan etika hanya akan menjadi formalitas yang kehilangan makna di mata rakyat.***