HUKAMANEWS – Sidang putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas kasus dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR nonaktif menjadi sorotan publik pada Rabu, 5 November 2025.
Sidang ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dihadiri langsung oleh kelima anggota yang sempat mengundang kontroversi di media sosial beberapa bulan terakhir.
Mereka adalah Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Surya Utama (Uya Kuya).
Kelimanya menjalani sidang etik setelah berbagai aksi dan pernyataan mereka dinilai tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat.
Baca Juga: Kasus TPPU Rp349 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD Bongkar Lobi Sri Mulyani: Jangan Dilanjut, Pak!
Dalam sidang tersebut, Ketua MKD DPR Nasaruddin Dek Gam menyampaikan bahwa sejumlah pihak pengadu telah resmi mencabut laporan terhadap para teradu.
Namun, proses etik tetap berlanjut untuk menjaga kredibilitas lembaga parlemen di mata publik.
Beberapa Pengadu Cabut Laporan, Tapi Proses Etik Jalan Terus
Nasaruddin menjelaskan bahwa MKD telah menerima surat dari pimpinan DPR untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan.
Langkah ini dilakukan guna menelusuri lebih jauh rentetan peristiwa yang viral dan memicu reaksi masyarakat luas sejak pertengahan Agustus hingga awal September 2025.
“Beberapa pengadu seperti Hotman Samosir, Ketua KMHDI I Wayan Darmawan, Komunitas Pemberantas Korupsi Sumatera Barat, Muharram Yam Lean, dan LBH LKPHI telah mencabut pengaduannya. Namun, kami tetap melanjutkan sidang sesuai mekanisme etik DPR,” ujar Nasaruddin di hadapan peserta sidang.
Baca Juga: Oppo Reno15 Nongol di Geekbench! Bawa Dimensity 8450 dan RAM 16GB, Siap Jadi Raja HP 2026?
Keputusan MKD ini menandai upaya lembaga etik DPR menjaga marwah parlemen di tengah derasnya kritik publik terhadap perilaku para anggotanya yang viral di media sosial.
Awal Mula Polemik: Dari Ucapan Kasar hingga Joget di Sidang MPR
Kasus etik yang menjerat kelima anggota DPR RI ini berawal dari berbagai tindakan dan pernyataan yang dinilai tak pantas di ruang publik.