Langkah itu merupakan bagian dari upaya pengumpulan data dan dokumen terkait kasus dugaan korupsi ekspor limbah sawit tahun 2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, namun belum dapat dirinci karena proses masih berjalan.
“Penggeledahan ini untuk mencari informasi dan data tambahan. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan,” kata Anang di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini Kejagung belum menetapkan tersangka karena penyidik masih memeriksa sejumlah bukti awal.
Baca Juga: KPK Sita Uang Asing dari Biro Travel Haji di Yogyakarta, Diduga Terkait Jual-Beli Kuota Haji
Purbaya: Tak Ada Perlindungan untuk Pelaku di Bea Cukai
Sebelumnya, Purbaya sudah menegaskan Kemenkeu tidak akan melindungi siapa pun di lingkungan Bea Cukai bila terbukti terlibat praktik menyimpang.
“Kalau ada yang salah di Bea Cukai dilindungi apa tidak? Saya bilang tidak. Kalau salah, salah saja. Ini mungkin salah satu implementasi kerja sama itu,” jelasnya, Kamis (23/10/2025).
Pernyataan tersebut menegaskan sikap tegas pemerintah dalam menjaga integritas lembaga keuangan negara, termasuk di bawah naungan Kemenkeu.
Sikap terbuka ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menegakkan akuntabilitas dan transparansi di sektor kepabeanan, yang selama ini menjadi sorotan publik karena kerap terseret kasus serupa.
Baca Juga: KPK Sita Uang Asing dari Biro Travel Haji di Yogyakarta, Diduga Terkait Jual-Beli Kuota Haji
Respons publik terhadap pernyataan Purbaya cukup positif.
Di media sosial, banyak warganet menilai langkah Kejagung menggeledah Bea Cukai sebagai sinyal pembersihan internal yang selama ini ditunggu-tunggu.
“Bagus, jangan ada yang ditutupi. Kalau salah, tanggung jawab,” tulis salah satu komentar di platform X (Twitter).
Beberapa pengamat juga menilai dukungan terbuka dari Kemenkeu penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi lintas lembaga.