Di tengah desakan publik agar ada proses hukum terhadap pihak yang diduga lalai, Muhaimin menegaskan bahwa penegakan hukum akan berjalan bersamaan dengan upaya peningkatan keselamatan.
“Anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Tindakan hukum atas kelalaian tentu penting, namun menjamin keselamatan mereka dalam belajar jauh lebih utama,” tegasnya.
Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan disebut sudah menyiapkan rencana teknis rehabilitasi, termasuk audit struktur bangunan pesantren serupa di daerah lain.
Pemerintah juga akan menggandeng tim ahli konstruksi independen guna memastikan setiap proses pembangunan sesuai dengan standar keamanan publik.
Baca Juga: Putusan MK Soal Penangkapan Jaksa Jadi Titik Balik Integritas Kejaksaan: Kami Tak Kebal Hukum
Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas bangunan pendidikan di Indonesia, terutama di lingkungan pesantren yang selama ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter dan moral bangsa.***