HUKAMANEWS – Kunjungan para pimpinan partai politik ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menimbulkan tafsir politik yang lebih luas dari sekadar silaturahmi kelembagaan.
Di tengah konsolidasi awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langkah Sjafrie membuka pintu Kemenhan bagi parpol dianggap sebagai bagian dari strategi membangun stabilitas sekaligus memperkuat poros kekuasaan baru.
Pada Rabu, 15 Oktober 2025, Sjafrie menerima kunjungan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di Kantor Kemenhan, Jakarta.
Pertemuan itu berlangsung hangat, namun isinya tidak sepenuhnya teknokratis.
Surya Paloh mengakui bahwa perbincangan mereka menyentuh “urusan kebangsaan” dan dukungan Partai NasDem terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Tak lama berselang, Sjafrie juga memastikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyusul melakukan kunjungan pada 17 Oktober 2025.
Kemenhan Jadi Panggung Baru Konsolidasi Politik
Dalam pernyataannya, Sjafrie menjelaskan alasan ia menerima kunjungan pimpinan parpol.
Menurutnya, peran Kemenhan tidak hanya berkutat pada urusan pertahanan militer, tetapi juga memiliki dimensi kedaulatan negara yang mencakup seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik.
“Tugas Kementerian Pertahanan itu mempunyai dua dimensi: pertahanan dan kedaulatan negara. Dalam konteks menjaga stabilitas nasional, ini juga bagian dari kami,” ujar Sjafrie.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kemenhan di bawah Sjafrie berusaha memainkan peran politik yang lebih inklusif, bukan sekadar institusi militer yang kaku.
Apalagi, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo juga berkantor di kompleks Kemenhan, menjadikannya pusat koordinasi strategis antara sipil dan militer.
Tak heran jika sejumlah pengamat menilai Kemenhan kini menjadi panggung baru konsolidasi kekuasaan politik di pemerintahan Prabowo.