Desakan evaluasi total program MBG semakin nyaring terdengar. Apalagi, publik menilai kejadian keracunan anak sekolah tidak hanya mencoreng nama pemerintah, tetapi juga bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap program sosial lainnya.
Efriza menekankan, Presiden Prabowo harus segera melakukan langkah tegas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara utama. Tanpa perbaikan serius, program MBG dikhawatirkan menjadi “noda hitam” dalam catatan awal pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kalau tidak segera dievaluasi, MBG bisa menjadi catatan buruk dari janji program yang digembar-gemborkan sejak kampanye,” jelasnya.
Baca Juga: Bocorkan Komite Reformasi Polri Yusril: Tokoh Besar Masuk, Publik Tunggu Gebrakan Nyata
Di media sosial, banyak orang tua menyuarakan kekhawatiran. Sebagian berharap program tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, tidak sedikit pula yang mendesak agar program dihentikan sementara sampai sistem keamanan pangan benar-benar terjamin.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa MBG berada di persimpangan: antara mimpi besar peningkatan gizi anak bangsa dan realita di lapangan yang masih penuh tantangan.
Bandung sebagai salah satu daerah percontohan MBG juga tak luput dari kritik.
Beberapa sekolah melaporkan keterlambatan distribusi makanan, sementara kualitas menu masih dipertanyakan. Hal ini menambah daftar panjang masalah teknis yang harus segera dibenahi pemerintah.
Jika evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan, MBG masih berpeluang menjadi salah satu warisan penting pemerintahan baru.
Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, kasus keracunan ini bisa menggerus legitimasi dan kepercayaan publik sejak awal kepemimpinan.
Tragedi keracunan MBG seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk berbenah dan memperkuat sistem pengawasan.
Dengan keterlibatan ahli gizi, tenaga kesehatan, hingga partisipasi masyarakat, program ini masih bisa diselamatkan.
Masyarakat pada dasarnya mendukung niat baik pemerintah.