HUKAMANEWS – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) justru akan memperkuat langkah reformasi Polri.
Menurutnya, perubahan regulasi ini tidak berbenturan dengan agenda Tim Reformasi dan Transformasi yang tengah dipersiapkan, baik dari internal Polri maupun yang segera dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
Isu revisi UU Polri sempat menuai pro dan kontra di publik. Sebagian menilai perubahan aturan berpotensi menghambat agenda reformasi kepolisian yang dinilai mendesak pasca berbagai kasus pelanggaran etik dan sorotan terhadap kinerja aparat. Namun, Dasco menilai pandangan itu keliru.
Baca Juga: Mengejutkan! KPK Temukan Biro Jual-Beli Kuota Haji Khusus, Jemaah Baru Bisa Langsung Berangkat
“Revisi UU ini justru akan memudahkan kerja tim reformasi Polri. Ada tim internal yang mempersiapkan untuk membantu Komisi Reformasi dari luar,” kata Dasco di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
DPR Tegaskan Revisi UU Polri Bukan Ancaman Reformasi
Dasco menyebut wacana yang menempatkan revisi UU Polri sebagai “penghalang” reformasi tidak berdasar.
Ia menekankan bahwa revisi regulasi ini merupakan bagian dari fondasi hukum agar tim reformasi bisa berjalan dengan legitimasi yang lebih kuat.
“Kalau ada yang bilang itu bertentangan, itu salah karena ini persiapan untuk menyambut Komisi Reformasi,” imbuhnya.
Komisi III DPR saat ini tengah memproses usulan revisi UU Polri dengan memperhatikan masukan publik, praktisi hukum, hingga kalangan akademisi.
Baca Juga: KPK Fokus Dalami Penyidikan Sebelum Tahan Rudy Tanoe di Kasus Bansos Rp200 Miliar
Menurut Dasco, proses legislasi tersebut tetap akan mengedepankan transparansi dan diskusi terbuka agar publik memahami arah perubahan yang dilakukan.
Mahfud MD Disebut Figur Kredibel
Di sisi lain, nama mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut disebut sebagai sosok yang berpotensi masuk dalam Tim Reformasi Polri.
Meski begitu, Dasco menegaskan bahwa urusan teknis terkait susunan tim bukan ranah DPR.