Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), ia menegaskan pemerintah akan melakukan pemulihan bagi korban sekaligus evaluasi menyeluruh.
“Atas nama pemerintah sekaligus mewakili BGN, kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang tidak diharapkan ini. Insiden tersebut sama sekali tidak disengaja,” katanya.
Pengamat kebijakan publik menilai, persoalan utama MBG terletak pada rantai distribusi dan kualitas bahan baku.
Di banyak daerah, pengadaan makanan dilakukan lewat pihak ketiga, yang kadang tidak terstandarisasi secara ketat.
Baca Juga: Viral Tot Tot Wuk Wuk Bikin Emosi, Danpuspom TNI Akhirnya Buka Suara: Tak Semua Boleh Pakai Sirene!
“Masalah klasiknya adalah pengawasan. Anggaran besar tidak otomatis menjamin kualitas jika rantai suplai masih longgar,” ujar analis kebijakan gizi publik dari UI, Andini Rachma.
Di media sosial, warganet ramai menyuarakan kekhawatiran. Beberapa orang tua murid mengaku kini lebih waspada dan memilih membekali anak dari rumah.
“Programnya bagus, tapi kalau sampai bikin anak sakit, orang tua jadi takut. Pemerintah harus lebih tegas ke penyedia makanan,” tulis akun X @BundaSehat.
Evaluasi yang didorong Puan Maharani sejalan dengan desakan publik agar pemerintah tidak hanya menambal sulam, tetapi memperkuat sistem dari hulu ke hilir.
Mulai dari standar gizi, pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi, hingga kontrol di sekolah.
Baca Juga: Polri Pastikan Red Notice Riza Chalid Tak Terkendala, Publik Tunggu Respons Interpol
Jika pembenahan serius dilakukan, program MBG bisa tetap menjadi motor peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Namun, tanpa pengawasan ketat, insiden serupa dikhawatirkan terus berulang dan merusak kepercayaan masyarakat.
Puan menegaskan DPR siap mengawal jalannya evaluasi agar anggaran besar yang digelontorkan tidak sia-sia.
“Yang terpenting anak-anak kita harus dilindungi. Program ini baik, tapi jangan sampai tujuan mulia berubah jadi malapetaka,” tandasnya.***