Isu ini memicu keresahan publik. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin penerima bansos, yang identik dengan kelompok miskin, bisa memiliki dana untuk berjudi.
Sejumlah warganet di media sosial menyebut fenomena ini sebagai “tamparan” bagi program perlindungan sosial.
“Uang rakyat buat bantu yang susah, malah dipakai buat judi. Ini sudah kebangetan,” tulis salah satu komentar yang viral di platform X.
Ada pula yang menilai langkah tegas Kemensos sudah tepat agar bansos tidak disalahgunakan. “Kalau masih dikasih, nanti makin banyak yang nekat. Harus ada sanksi biar jera,” kata netizen lainnya.
Baca Juga: Kabar Duka! Yurike Sanger Istri ke-7 Soekarno Wafat di California AS, Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah
Tantangan Besar Pemerintah
Meski tegas menyetop bansos bagi penerima yang terbukti bermain judi online, langkah ini tidak serta merta mudah dijalankan.
Pemerintah harus menyiapkan mekanisme reaktivasi yang transparan, adil, dan tidak merugikan mereka yang sebenarnya layak tapi namanya tercatut karena faktor teknis.
Selain itu, masalah judi online di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang lebih kompleks.
PPATK sebelumnya juga mengungkap aliran dana perjudian ini mencapai ratusan triliun rupiah, melibatkan berbagai kalangan dari pegawai, mahasiswa, hingga aparatur negara.
Warga menilai bansos seharusnya dipantau lebih ketat agar tidak ada penerima yang justru mempermainkan kepercayaan pemerintah dan publik.
Baca Juga: Bongkar! KPK Temukan 400 Biro Perjalanan dan 13 Asosiasi Terseret Kasus Kuota Haji, Siapa Dalangnya?
Langkah Kemensos menghentikan bansos bagi penerima yang terbukti bermain judi online adalah sinyal keras bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga integritas program bantuan sosial.
Namun, di sisi lain, hal ini membuka pertanyaan lebih besar tentang efektivitas pengawasan dan edukasi masyarakat penerima bansos. Perlu sinergi lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, hingga tokoh masyarakat agar bansos benar-benar tepat guna.
Pada akhirnya, bansos adalah hak rakyat miskin yang harus digunakan untuk kebutuhan dasar, bukan untuk judi online. Jika penyalahgunaan ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial bisa runtuh.***