HUKAMANEWS - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan dana hingga Rp900 miliar untuk memperbaiki berbagai fasilitas umum (fasum) dan gedung pemerintahan yang rusak akibat gelombang demonstrasi pekan lalu di sejumlah daerah di Indonesia.
Kerusakan paling parah terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya.
Layanan Transjakarta, misalnya, melaporkan tujuh halte BRT ludes terbakar dan 16 halte lain mengalami kerusakan cukup serius.
Insiden serupa juga menimpa gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk kasus menonjol pembakaran Gedung DPRD Makassar yang menyisakan kerusakan signifikan.
Baca Juga: DPR Diguncang! KPK Seret Iman Adinugraha dalam Kasus CSR BI-OJK, Benarkah Ada Aliran Dana Gelap?
Anggaran Darurat Disiapkan
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, alokasi anggaran perbaikan bersumber dari dana darurat negara.
Pemerintah, kata dia, sudah melakukan perhitungan detail terkait kebutuhan biaya di lapangan.
“Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp900 miliar, hampir ya, total Rp800 sekian. Mulai dari ringan, berat, dan sedang,” ungkap Dody saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, prioritas utama pemerintah adalah memastikan fasum vital kembali berfungsi agar pelayanan publik tidak terhambat terlalu lama.
Baca Juga: Belum Sepekan Demo Usai, Kementerian PU Langsung Bongkar-Pasang Fasilitas Umum Rusak di 29 Kota!
Target Penyelesaian Berbeda
Dody menuturkan, waktu pengerjaan akan menyesuaikan tingkat kerusakan.
Untuk kategori kerusakan berat, proses perbaikan bisa memakan waktu hingga enam bulan. Sedangkan kerusakan sedang diperkirakan butuh waktu 3–4 bulan.
Adapun kerusakan ringan, seperti kaca pecah atau fasilitas kecil yang rusak, ditargetkan rampung dalam hitungan hari.