Publik menilai pengusutan kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor energi.
Pasalnya, proyek digitalisasi SPBU bukan hanya menyangkut teknologi, tetapi juga menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.
“Kalau sistem digital saja masih bisa dikorupsi, bagaimana masyarakat bisa percaya subsidi BBM benar-benar sampai pada yang berhak,” ujar seorang pengamat energi yang enggan disebut namanya.
Sejumlah warganet di media sosial juga ramai membicarakan kasus ini. Banyak yang menyoroti perlunya transparansi hasil audit BPK agar publik tahu seberapa besar potensi kerugian negara.
Bagi KPK, proses penghitungan kerugian negara bersama BPK adalah pintu terakhir sebelum menentukan tersangka.
Baca Juga: Kronologi Tragis Malam Berdarah di Benhil, Ojol Dilindas Baracuda Brimob hingga Kapolri Minta Maaf
Asep menegaskan pihaknya tidak akan terburu-buru, karena setiap langkah harus berbasis data dan bukti yang solid.
Meski demikian, desakan agar KPK segera menuntaskan kasus ini terus bermunculan.
Publik menilai penyelesaian perkara ini akan menjadi penentu apakah digitalisasi benar-benar menjadi solusi bagi pengawasan subsidi BBM, atau justru hanya proyek yang meninggalkan masalah baru.
Dalam waktu dekat, hasil audit BPK akan menjadi titik terang.
Dari sana, publik menunggu langkah KPK berikutnya: siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana skema hukum untuk mengembalikan kerugian negara.***