Akses tol yang sempat ditutup mulai dibuka secara bertahap, meski arus lalu lintas tetap padat akibat imbas kericuhan.
Petugas gabungan Polri, TNI, dan pemerintah daerah terus bersiaga di sekitar kompleks DPR.
Aparat juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diduga menjadi provokator kerusuhan.
Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi seharusnya tidak menimbulkan risiko keselamatan publik.
Demonstrasi yang melewati batas aturan bisa berbalik merugikan masyarakat luas, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam aksi.
Baca Juga: KPK Angkat Bicara soal Sikap Prabowo: Tak Ada Ampun untuk Anak Buah yang Korupsi
Kericuhan di depan DPR menunjukkan rapuhnya batas antara demonstrasi damai dan tindakan anarkis. Tuntutan politik yang disuarakan massa akhirnya tertutup oleh berita ricuh dan lumpuhnya lalu lintas ibu kota.
Aparat menegaskan langkah tegas mereka bersifat preventif demi melindungi masyarakat.
Meski begitu, cara penyampaian aspirasi tetap menjadi pekerjaan rumah bersama agar demokrasi berjalan sehat tanpa jatuh korban.
Publik diharapkan tetap kritis namun menggunakan jalur yang aman, entah lewat mekanisme hukum, dialog, maupun ruang publik yang disediakan.
Ricuh seperti ini seharusnya tidak lagi terulang.***