Kebijakan tersebut memicu gelombang kekecewaan, yang berpuncak pada desakan agar Bupati Sudewo segera mundur dari jabatannya.
Massa menilai Sudewo bersikap arogan dalam merespons tuntutan warga.
Situasi memanas ketika orasi berlangsung, dan bentrokan tak terhindarkan di sekitar Alun-alun Kota Pati. Aparat akhirnya terpaksa mengambil langkah represif untuk membubarkan massa.
Di media sosial, video kericuhan dan pembakaran mobil Polri cepat menyebar, memicu perdebatan publik.
Baca Juga: Ratusan Tandan Pisang Didonasikan Dalam Unjuk Rasa Bupati Pati, Ajarkan Kami Arti Kemerdekaan
Sebagian netizen mendukung aksi warga sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
Namun, tak sedikit pula yang menilai aksi anarkis justru merugikan dan mengaburkan tuntutan utama.
Pengamat kebijakan publik menilai, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk mengedepankan komunikasi dan dialog sebelum menerapkan kebijakan yang sensitif.
“Kebijakan pajak itu menyentuh langsung dapur masyarakat. Kalau tidak disosialisasikan dengan baik, gesekannya bisa sebesar ini,” kata salah satu pengamat.
Hingga kini, tuntutan mundur Bupati Sudewo masih menggantung. Polri memastikan pengamanan tetap siaga, sementara proses hukum terkait kericuhan berjalan.
Masyarakat Pati pun menunggu apakah tuntutan mereka akan direspons atau justru kembali memicu gelombang protes berikutnya.***