Dampak Sosial dan Desakan Publik
Triliunan rupiah yang raib dalam tiga kasus ini bukan sekadar angka di atas kertas.
Uang sebesar itu seharusnya bisa membiayai pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, infrastruktur desa, hingga subsidi bagi masyarakat kurang mampu.
Aktivis antikorupsi menilai pola korupsi di Indonesia makin canggih, melibatkan pejabat lintas sektor, dan menggunakan celah regulasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
“Kasus-kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan penegak hukum untuk memperkuat sistem pencegahan, bukan sekadar penindakan,” kata Boyamin Saiman dari MAKI.
Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan 10 Agensi Haji Raksasa Terlibat Korupsi Kuota, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun
Masyarakat berharap, selain hukuman berat bagi pelaku, pemerintah juga mampu memulihkan kerugian negara secara nyata, bukan sekadar vonis di pengadilan.
Rentetan kasus korupsi berskala jumbo ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan uang negara masih lemah.
Tanpa perbaikan sistem dan ketegasan hukum, potensi kebocoran anggaran akan terus menggerus kepercayaan publik.
Kini, mata masyarakat tertuju pada Kejaksaan Agung dan KPK untuk membuktikan bahwa hukum tidak tebang pilih dan uang negara bisa kembali ke kas rakyat.***