nasional

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Mantan Menag Yaqut Siap Dipanggil Terkait Skema Jual Beli

Rabu, 6 Agustus 2025 | 09:00 WIB
Gedung KPK di Kuningan Jakarta Selatan saat proses penyelidikan korupsi kuota haji. (HukamaNews.com / KPK)

"Di hilir itu nanti kita lihat, berapa harga ke masyarakat, berapa kuota yang diterima, lalu kita bisa ukur selisihnya," kata Asep menjelaskan metode penelusuran KPK.

Ia menegaskan, fokus penyelidikan juga mencakup kemungkinan adanya setoran dari agen travel ke pejabat penyelenggara negara sebagai bentuk gratifikasi atau suap terselubung.

"Ini sedang kami telusuri, termasuk potensi aliran uang ke penyelenggara," ujarnya.

KPK pun menyiratkan bahwa pemanggilan Gus Yaqut tinggal menunggu waktu, karena saat ini penyelidikan tengah mendekati lapisan puncak pengambil keputusan di Kemenag.

"Setelah informasi dari bawah cukup, baru kami ke atas. Nanti mantan Menteri Agama juga akan kami panggil," ujar Asep.

Baca Juga: Diperiksa KPK soal Proyek Google Cloud, Nadiem Diminta Kooperatif Terkait Pengadaan Rp400 Miliar

Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengurai praktik-praktik kotor di balik ibadah suci yang seharusnya dijalankan secara transparan dan berintegritas.

Sebagai informasi, biaya untuk berangkat haji bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk kuota khusus, sehingga pembagian kuota yang tidak adil sangat berpotensi menindas masyarakat biasa yang sudah menunggu bertahun-tahun.

Publik pun ramai menyoroti isu ini di media sosial. Banyak warganet mendesak agar KPK membongkar seluruh aktor yang terlibat tanpa pandang bulu.

"Korupsi kuota haji itu keterlaluan. Sudah antre panjang, malah disabotase demi keuntungan segelintir orang," tulis seorang pengguna di platform X.

Penyelidikan yang masih dalam tahap awal ini disebut-sebut bisa segera naik ke penyidikan jika bukti-bukti yang dikumpulkan dinilai mencukupi.

Baca Juga: MUI Jawa Tengah Pilih Keluarkan Fatwa Haram Atas Rencana Pembangunan Peternakan Modern Babi di Kabupaten Jepara

KPK berharap semua pihak memberikan dukungan penuh dan bersikap kooperatif demi menjaga marwah penyelenggaraan ibadah haji.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi peringatan serius tentang pentingnya tata kelola transparan dalam urusan ibadah umat.

KPK kini berada di garis depan untuk mengungkap permainan yang mencederai keadilan jemaah dan mencoreng amanah publik.

Halaman:

Tags

Terkini