"Ini jadi bukti bahwa kepentingan bangsa berada di atas dinamika politik,” ujar Muzani.
Di sisi lain, Megawati sendiri telah menegaskan posisi PDIP pasca Pilpres 2024.
Meskipun tidak berada dalam struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih, ia menegaskan bahwa PDIP tetap akan mendukung kebijakan yang dianggap mengutamakan rakyat.
Namun, ia juga menegaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan yang menyimpang dari amanat konstitusi.
Baca Juga: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Minta Warga Fokus Pasang Bendera Merah Putih, Bukan Bendera One Piece
"Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap berada di rel konstitusi," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI itu juga menegaskan bahwa keberpihakan PDIP tidak diukur dari posisi mereka dalam pemerintahan, melainkan dari sikap moral dan prinsip ideologis yang dipegang teguh oleh partainya.
"PDIP akan tetap bersuara lantang jika ada kebijakan yang menyimpang dari amanat penderitaan rakyat," tegasnya.
Pernyataan Megawati ini secara tidak langsung memberi sinyal bahwa meskipun PDIP berada di luar kekuasaan formal, mereka tetap mengambil peran strategis sebagai penyeimbang.
Sikap ini mencerminkan fungsi check and balance dalam sistem demokrasi yang sehat.
Dalam konteks dinamika politik nasional, kolaborasi semacam ini antara partai pemerintah dan partai di luar pemerintahan bisa menjadi model kerja sama yang produktif.
Bukan saling menjatuhkan, melainkan saling menjaga agar pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusional.
Dari sisi stabilitas politik, dukungan terbuka dari Megawati kepada Prabowo juga bisa meminimalkan potensi polarisasi pasca pemilu.
Artinya, kontestasi politik lima tahunan itu tidak berujung pada pembelahan tajam, tapi justru membuka ruang sinergi demi pembangunan nasional.